Gunungkidul, Senin (4/8/2025) – Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan eksternal ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikunjungi sebagai sampel pemeriksaan.

Kunjungan dari tim pengawas DPAD DIY dipimpin oleh Bapak Rakhmat Sutopo, S.E rn ke DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul diterima langsung oleh Sekretaris Dinas, Ibu Asar Janjang Riyanti, S.E., M.Ec.Dev, bersama jajaran pengelola arsip internal. Adapun tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh Kepala Bidang Kearsipan, Ibu Adriana, S.Sos., M.A.P.

Pengawasan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan secara menyeluruh.

Selama kunjungan ke DPMPTSP, tim melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan arsip aktif dan inaktif, penataan arsip dinamis, serta meninjau sarana dan prasarana pendukung kearsipan. Diskusi juga dilakukan untuk mengevaluasi implementasi sistem klasifikasi arsip, jadwal retensi, hingga langkah-langkah digitalisasi dokumen.

Perwakilan DPAD DIY menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan monitoring terhadap fungsi kearsipan yang ada di LKD kabupaten/kota, termasuk kearsipan di masing-masing OPD sebagai pencipta arsip.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh OPD terhadap pentingnya pengelolaan arsip yang baik, guna mendukung akuntabilitas dan kelancaran administrasi pemerintahan,” ungkap tim pengawas dari DPAD DIY.

DPMPTSP Gunungkidul menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan siap terus berkomitmen dalam penguatan sistem kearsipan sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas.