DPMPTSP bersama Dinas Pariwisata Gunungkidul melaksanakan kegiatan Forum PD/Lintas PD, dalam rangka penyusunan RKPD dan Renja PD untuk Tahun 2025, di Ruang Rapat Dispar (22/2).

Pada acara tersebut menghadirkan para pemangku kepentingan, sebagai wujud penerapan pendekatan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun 2025.

Pelaksanaan forum lanjutan ini guna memaparkan, mencermati dan memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program kegiatan, dan sasaran prioritas sesuai usulan dan masukan yang telah disepakati bersama secara berjenjang dari mulai tingkat kalurahan dan kapanewon.

Paparan Program Kegiatan pada Forum Gabungan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala DPMPTSP, Agung Danarta, S.Sos, M.SE dan Kepala Dinas Pariwisata, Oneng Windu Wardana, S Si., M.Si, dihadapan 75 orang undangan dari berbagai elemen pemangku kepentingan, diantaranya dari Bappeda Gunungkidul, Bagian Organisasi, Akademisi, KADIN, HIPMI, Biro Perjalanan Wisata, Deswita dan Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul.

Pada pemaparannya, Kepala DPMPTSP Gunungkidul, Agung Danarta, S.Sos, M.SE menyampaikan untuk program kegiatan ditahun 2025, antara lain pada kegiatan kajian investasi dan promosi potensi daerah. ”Di sektor pariwisata yang juga merupakan interseksi dari program kegiatan pada Dinas Pariwisata, DPMPTSP telah membuat kajian Prospektus Investasi Jasa Akomodasi Pariwisata, untuk mendorong investor agar dapat merealisasikan investasinya di Gunungkidul, selain itu kami juga melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendampingan serta pengawasan perizinan berusaha bagi pelaku usaha pariwisata”, paparnya.

Sedangkan dikegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPTSP terus berupaya mempertahankan capaian predikat pelayanan publik prima dari KemenPan-RB yang diraih sejak tahun 2018 hingga saat ini. Dengan mengupayakan perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana serta kualitas SDM untuk memenuhi standar pelayanan publik. Diantaranya memfasilitasi kebutuhan kelompok rentan untuk mendapatkan hak akses yang sama bagi pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Gunungkidul. Hal tersebut diapresiasi oleh Saryono, perwakilan dari Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul, atas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif bagi difabel di Gunungkidul.