Dasar hukum penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tertuang pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.  Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Organisas ...

WONOSARI- Pada Senin (05/10/2020) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten dilaksanakan apel Senin pagi yang dipimpin Sekretaris Dinas dan diikuti karyawan-karyawati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul. ...

Terkait Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diinformasikan bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2020 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 Tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelay ...

Gunungkidul – Potensi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul sangatlah besar terutama di kawasan pantai yang mulai masif dilakukan pengembangan daerah wisata pantai agar berkembang dan banyak pilihan destinasi bagi wisatawan yang ingin berkunjung. ...

Seiring perkembangan paradigma penyelenggaraan pelayanan publik dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi melayani masyarakat dan memberi kepuasan kepada masyarakat. Salah satu mekanisme ...

WONOSARI, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) kabupaten Gunungkidul mengikuti kegiatan Desk Evaluation atau Desk Evaluasi Pelayanan Publik yang diselenggaralkan oleh Kementerian Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi(Kemenpan-RB) RI ...

WONOSARI, Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dibidang penanaman modal dan perizinan didukung sumber daya manusia yang profesional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Gunungkidul menerima Audensi dari PT. Bank Tabungan ...

Untuk lebih mempromosikan potensi dan peluang investasi usaha pariwisata, fasilitasi recovery (pemulihan) investasi usaha pariwisata, serta mendorong  investor untuk berinvestasi usaha pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, DPMPT Kabupatem Gunungk ...